Jakarta, GerhanaIndonesia – Transformasi digital yang pesat telah mengubah lanskap kehidupan masyarakat. Namun, di balik kemudahan dan aksesibilitas yang ditawarkan, terdapat tantangan serius terkait keamanan data pribadi. Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital Kementerian Komunikasi dan Digital (Ditjen Wasdig Komdigi) mencatat adanya peningkatan signifikan dalam potensi pelanggaran perlindungan data pribadi (PDP) sepanjang Oktober 2024 hingga November 2025.
Temuan ini mencakup ratusan indikasi ketidakpatuhan, peningkatan tajam insiden keamanan data, serta melonjaknya kebutuhan konsultasi publik mengenai tata kelola data pribadi di ranah digital. Situasi ini menjadi pengingat akan urgensi pengawasan dan penegakan hukum yang efektif untuk melindungi hak-hak warga negara dalam era digital.
Peningkatan Aduan dan Konsultasi Terkait PDP
Laporan Data Ditjen Wasdig Komdigi 2025 mengungkapkan bahwa layanan PDP menerima 342 aduan. Dari jumlah tersebut, 41 persen terkait dengan perlindungan data pribadi. Selain itu, terdapat 483 permohonan konsultasi, di mana 89 persen di antaranya membahas isu PDP secara langsung.
Also Read
Kondisi ini mencerminkan meningkatnya kesadaran publik dan pelaku industri terhadap pentingnya keamanan data seiring dengan pesatnya perkembangan digital. Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Komdigi, Alexander Sabar, menilai tingginya angka konsultasi sebagai pertanda positif.
Alexander mengatakan:
“Tingginya konsultasi terkait PDP menunjukkan kehati-hatian pengendali data mulai tumbuh.”
Perlu Penguatan Literasi Publik
Meskipun demikian, Alexander juga mengingatkan mengenai kebutuhan untuk memperkuat literasi publik. Dominasi aduan non-PDP mengindikasikan perlunya peningkatan pemahaman masyarakat agar pelaporan menjadi lebih tepat sasaran. Hal ini bertujuan agar penanganan kasus perlindungan data pribadi dapat berjalan lebih efektif.
Temuan Pelanggaran pada Platform Digital
Dalam aspek pemeriksaan kepatuhan, Komdigi memantau 350 platform digital yang terdiri dari 280 website dan 70 aplikasi. Hasil pemantauan menunjukkan 115 potensi pelanggaran pada platform website dan 24 potensi pelanggaran pada aplikasi digital.
Rasio temuan pada website mencapai 41 persen, lebih tinggi dibandingkan aplikasi digital sebesar 34 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa kerentanan terhadap pelanggaran perlindungan data pribadi masih lebih besar pada layanan berbasis web.
Laporan tersebut juga menyoroti penumpukan status tindak lanjut dan klarifikasi pada platform website, terutama pada periode September hingga November 2025. Alexander menekankan perlunya respons yang cepat terhadap kondisi ini.
Ia menjelaskan:
“Pengelolaan data pribadi pada layanan berbasis website masih menjadi titik rawan karena belum seluruhnya diimbangi dengan standar keamanan yang memadai. Untuk itu, kami mendorong percepatan klarifikasi serta perbaikan teknis sebagai bagian dari penguatan kepatuhan.”
Peningkatan Kasus Pelanggaran PDP
Selain pengawasan kepatuhan, Komdigi mencatat 56 kasus dugaan pelanggaran PDP selama periode pemantauan. Terdapat lonjakan signifikan pada Juni dan Juli 2025. Mayoritas insiden berasal dari laporan mandiri Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE).
Alexander menambahkan:
“Laporan mandiri dari PSE menunjukkan meningkatnya kesadaran untuk melaporkan insiden, sekaligus menjadi pengingat bahwa penguatan keamanan teknis dan kepatuhan regulasi harus berjalan beriringan.”
Penguatan Kerangka Regulasi dan Pendekatan Preventif
Dari sisi kebijakan, Komdigi menekankan pentingnya penguatan kerangka regulasi PDP. Hingga akhir 2025, Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) PDP telah berada pada tahap akhir dan diajukan kepada presiden. Sementara itu, Rancangan Peraturan Presiden (RPerpres) tentang Badan PDP masih dalam proses harmonisasi lintas kementerian.
Ke depannya, Komdigi berencana untuk mengubah pendekatan pengawasan dari yang bersifat responsif menjadi preventif. Caranya melalui audit berkala, penguatan Service Level Agreement (SLA), serta pemanfaatan teknologi berbasis kecerdasan buatan.
Alexander menegaskan:
“Pelindungan data pribadi merupakan fondasi kepercayaan publik dalam transformasi digital. Pengawasan yang kuat dan tata kelola yang jelas menjadi kunci untuk memastikan hak warga negara terlindungi secara berkelanjutan.”
Seiring dengan meningkatnya ketergantungan masyarakat terhadap layanan digital, Komdigi berkomitmen untuk menjadikan keamanan data pribadi sebagai bagian integral dari pembangunan ekosistem digital nasional yang aman, bertanggung jawab, dan berkelanjutan.
(wpj/dmi)
